Keunikan Kabupaten Banyumas, Punya 2 Alun-Alun, 2 Penjara, Dan 2 Pengadilan

Perpek Media – Pecahnya Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825-1830 menjadi pemicu lepasnya wilayah Karesidenan Banyumas dari pemerintahan Surakarta (Solo). Perang yang berlangsung selama lima tahun ini memakan biaya sangat tinggi di kubu penjajah.

Belanda mengklaim, biaya perang tersebut memakan dana hingga 30 juta gulden dan biaya militer sebanyak 2 juta gulden. Perang tersebut juga menewaskan tentara Belanda sebanyak 8.000 orang dan di kubu pejuang pribumi mencapai 7.000 orang.‎ Karena biaya perang yang sangat tinggi, Belanda tidak mau memikul sendiri. Biaya tersebut juga dibebankan ke pemerintah Solo dan Yogyakarta‎. Namun karena dua pemerintahan tersebut juga tidak memiliki uang, kemudian Belanda meminta sebagian wilayah menjadi barang gadaian untuk ganti biaya perang.

“Wilayah milik Yogya ada Madiun dan Kediri, sedangkan milik Solo yakni Bagelen dan Banyumas yang diserahkan ke Belanda,” cerita Soegeng Wijono (85) seorang kolektor foto sejarah asal Banyumas pada SatelitPost.

Sejak dipegang Belanda, selanjutnya wilayah tersebut dibentuk menjadi karisidenan yang dipimpin seorang asisten residen dari Belanda. Karisidenan Banyumas sendiri terdiri dari lima wilayah, yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Ajibarang, dan Majenang yang masing-masing dipimpin oleh seorang bupati.

‎”Karena wilayah Majenang bupatinya sakit ingatan hingga membunuh karyawannya selanjutnya dia diasingkan. Pada tahun 1831 pemerintahan Majenang digabung dengan Ajibarang,” kata Soegeng.

Wilayah Kabupaten Ajibarang yang saat itu kerap terjadi bencana alam puting beliung membuat Bupati Ajibarang khawatir. Selanjutnya dengan disetujui oleh asisten residen dan pemerintah Batavia, Kabupaten Ajibarang dipindah ke Purwokerto hingga kemudian menjadi Kabupaten Purwokerto.

Pada tahun 1837 terjadilah “malese” atau jatuhnya ekonomi global (krisis moneter, red). Kondisi ini membuat Belanda kehabisan biaya untuk mengatur pemerintahan di wilayah yang dikuasainya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengurangi satu kabupaten di tiap -tiap karesidenan yang berada di Pulau Jawa.‎ Di Karesidenan Banyumas, Belanda menggabungkan Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Banyumas dengan menghapus Kabupaten Purwokerto.

Penggabungan dua pemerintahan besar ini ternyata tidak hanya memindahkan roda pemerintahannya saja. Namun sekaligus gedung pendapa (masih bernama Seketeng) kabupaten juga dipindahkan (dikenal dengan sebutan boyongan) ke Purwokerto.

Dengan dihapuskannya Kabupaten Purwokerto menjadi Kabupaten Banyumas, maka Purwokerto sekaligus ditetapkan juga sebagai ibu kota kabupaten dan ibu kota karisidenan. Pendapa Sipanji sebagai pemerintahan Kabupaten Banyumas baru diresmikan pada tanggal 7 Januari‎ 1937.

“Maka hingga saat ini, Kabupaten Banyumas memiliki keistimewaan sendiri di antara semua kabupaten di Indonesia. Yakni satu-satunya kabupaten yang memiliki dua alun-alun, dua penjara, dua pengadilan, dan kejaksaan serta dua pengadilan agama yang masih beroperasi,” kata Soegeng. (triono yulianto)

Sumber : satelitpost.com

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *