Serius, Ribuan Tambang Dan Kebun Ilegal Dibekingi Petinggi Bersenjata?

Perpek Media – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 5.000 dari 10 ribu izin tambang yang saat ini tidak lengkap dan tidak bersih (clean and clear). Ada tambang yang beroperasi, meski belum memiliki izin. Mengapa bisa sampai demikian?

Yang membuat banyak usaha tambang dan kebun tetap beroperasi meski perizinannya bermasalah, karena mereka dilindungi oleh petinggi-petinggi bersenjata. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di sela-sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

“Banyak sekali pelindung-pelindung usaha-usaha tambang ilegal dan kebun ilegal, dan kebanyakan para petinggi-petinggi yang bersenjata,” kata Laode.

Ditambahkan Laode, ada tambang yang beroperasi walaupun perusahaannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan ada usaha tambang yang tidak melaporkan hasil pengerukannya secara berkala.

“Ada jumlah (produksi tambang) yang ada di Bea Cukai, yang dikirim, dengan pelabuhan tempat negara diekspor berbeda jumlahnya. Jadi dari segi pendapatan negara kita sangat-sangat rugi,” kata Laode.

Menurut Laode, tambang ilegal itu selama ini kerap dibiarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun pemerintah daerah setempat. Padahal, mereka memiliki kewenangan untuk menutup tambang tak berizin.

Laode juga menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membiarkan persoalan ini. Padahal, ada beberapa tambang atau kebun yang izin lahannya diduga berseberangan dengan hutan lindung.

Bahkan, ada pula usaha sektor tersebut masuk dalam kawasan gambut tebal yang sudah dilarang melalui peraturan. “Mengapa dibiarkan? coba tanyakan,” kata Laode. KPK pun sebenarnya menduga ada praktik korupsi dilakukan oleh usaha tambang dan kebun ilegal tersebut. Hanya saja, KPK sulit mengusutnya.

Ini lantaran KPK harus lebih dulu melakukan pembuktian apakah masalah tersebut memang sengaja dibiarkan oleh regulator.  Karenanya, dia meminta masalah ini juga ditangani oleh Presiden Joko Widodo. “Saya pikir Presiden harus turun tangan karena banyak sekali beking-beking yang enggak jelas,” kata Laode.

Negara dirugikan triliunan
Sepintas, tambang-tambang ini memang tidak bermasalah. Tapi jika dibiarkan, maka aktivitas penambangan ilegal justru memberi dampak besar pada negara.  Kegiatan tambang yang tak berizin itu membuat negara kehilangan penerimaan hingga triliunan rupiah per tahun.

Diakui Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah, saat ini ada ribuan titik lahan tambang di Indonesia yang tidak berizin. Luasnya mencapai 500 ribu hektare (ha). Ribuan titik itu ada yang masih aktif dan tidak. “Ada 8683 titik yang terindiikasi tanpa izin,” kata Karliansyah, belum lama ini.

Akibat dari kegiatan itu, negara kehilangan penerimaan di sektor pertambangan untuk komoditas emas Rp 38 triliun. Sedangkan untuk komoditas dan nonemas penerimaan yang hilang bisa mencapai Rp 315 miliar per tahun.

Publish What You Pay (PWYP) pernah mengungkap dugaan adanya aliran uang sektor tambang yang terdiri dari minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara di Indonesia. Bahkan laporan itu menyebutkan nilai uang dari tambang tahun 2014 mencapai Rp 23,89 triliun.

Jika dirinci uang haram tersebut terjadi melalui dua celah. Pertama, melalui aliran celah uang panas (hot money narrow). Nilainya mencapai Rp 2,56 triliun. Aliran uang panas dapat berasal dari praktek pencucian uang, korupsi, pengemplangan pajak, dan transaksi ilegal lainnya yang melanggar ketentuan regulasi di suatu negara.

Kedua melalui transaksi perdagangan (misinvoicing trade).  Misinvoicing trade terjadi akibat adanya transaksi ilegal lintas negara yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa.  Nilainya mencapai Rp 21,33 triliun.

Adanya misinvoicing trade ini pun diperkuat dengan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat ada potensi kerugian negara US$ 1,2 hingga 1,5 miliar atau setara Rp 18,3 triliun akibat ekspor illegal batu bara. Terhitung ada sekitar 30 – 40 juta ton batubara yang keluar dari Indonesia melalui perdagangan ilegal.

Tak hanya penerimaan yang hilang, kegiatan tambang tanpa izin ini juga berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Alhasil, Kementerian LHK harus mereklamasi tanah yang sudah tercemar akibat kegiatan tambang ilegal, yang biasanya menggunakan sianida dan merkuri.

Dalam penanganannya Kementerian LHK menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) sebesar Rp 290 miliar pada tahun ini.  Dari anggaran tersebut pihaknya hanya bisa melakukan reklamasi dua hingga tiga lokasi setiap tahunnya, dengan luas 8-12 hektare.

Kementerian LHK juga akan berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menangani masalah tersebut. Di antaranya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Maritim, dan pemerintah daerah setempat.

Lahan pertanian dikepung
Yang menyedihkan lahan petani di Kalimantan Timur, saat ini banyak dikuasai tambang dan kebun sawit dengan total luasan sekitar 6,4 juta hektare. Hal ini seperti dilansir keterangan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur sendiri, terdapat 1.404 izin pertambangan, terdiri dari 665 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, 168 izin kuasa pertambangan, dan 11 IUP penanaman modal asing, dengan total luasan mencapai 5,2 juta hektare pada tahun 2017. Ditambah, luas perkebunan kelapa sawit di Kaltim sudah mencapai 1.208.697 hektare, pada tahun 2017 lalu.

Merujuk data BPS (2016), luas sawah di Kaltim hanya 62.062 hektare, dengan rincian 13.225 irigasi dan 48.837 hektare non irigasi. Itu, tidak sampai 1 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur.

Luasnya perkebunan sawit milik korporasi hanya menjanjikan kesejahteraan, yang justru kerap merugikan rakyat dan menimbulkan konflik. Seperti di Sungai Nangka, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Sekitar 2.000 hektare lahan milik 6 kelompok petani yang bergabung dalam Koalisi Nelayan dan Petani Tolak Mafia Sawit dan Tambang, dikuasai kebun sawit milik PT PKU.

Di mana dari salinan HGU PT PKU, luas hak guna usaha (HGU) perusahaan seluas 8.633,89 hektare yang terbentang luas di Kecamatan Muara Jawa, Sanga-sanga dan Loa janan. Hingga saat ini, 6 kelompok tani bersama koalisi, masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya.

Salah satu kabar baiknya, perjuangan dan pengakuan Masyarakat Hutan Adat di Long Isun, Kabupaten Mahakam Ulu mengalami progres yang cukup menjanjikan.
Walhi Kaltim menyerukan agar tata kelola ruang hidup di Kaltim, harus berpihak dan untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi. Walhi Kaltim juga mengapresiasi adanya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang diterbitkan Rabu (19/9/2018) lalu.

“Ini momen yang tepat untuk pemerintah daerah menindaklanjuti inpres moratorium tersebut. Kami tunggu langkah-langkahnya. Selain mengevaluasi perizinan, kami juga mendorong upaya penegakkan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim, Fathur Roziqin, dalam keterangan tertulis. Kd/Mer/Red/Net/HW

Sumber : siagaindonesia.com

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *