Ratusan Musisi Tolak RUU Permusikan, Begini Respon Anang Hermansyah

Perpek Media – Penolakan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan bukan cuma datang dari koalisi para musisi berjumlah 262 orang. Penolakan meluas, termasuk dari para musisi dan pelaku seni di Bali.

Penolakan itu muncul dalam diskusi “Mengkaji kompetensi RUU Permusikan” di Denpasar, Senin (4/2/19). Indra Lesmana, musisi jazz yang kini tinggal di Bali, mengatakan RUU Permusikan sebenarnya sudah dibahas lama.

Dia sudah mendengarnya sejak 2017. Namun, beberapa hal dalam UU ini justru luput dari pengawalan musisi itu sendiri, terutama pada pasal-pasal yang rentan disalahgunakan.

Indra menyebut, misalnya, adanya pasal yang rentan mengekang kebebasan berekspresi. Pasal 5 RUU ini menyatakan dalam melakukan proses kreasi, setiap orang dilarang antara lain memprovokasi, membawa pengaruh negatif budaya asing, dan merendahkan harkat martabat manusia.

“Artinya baru berproses saja sudah bisa dipidana jika dianggap tidak sesuai dengan pasal tersebut,” katanya.

Indra juga menyoroti adanya pasal tentang distribusi musik yang harus menggunakan label rekaman atau penyedia jasa distribusi untuk produk musik dalam bentuk fisik. “Ini kan sama saja dengan mematikan produksi dan distribusi oleh musisi independen,” katanya.

Putra legenda musik Jack Lesmana ini menambahkan beberapa poin dalam RUU Permusikan juga sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun UU lain seperti ketenagakerjaan dan hak cipta.

Koko Harsoe, gitaris asal Bali, menambahkan bahwa secara sosiologis RUU Permusikan juga sangat lemah karena tidak merujuk kondisi sosial masyarakat. Dia memberikan contoh adanya aturan tentang proses bermusik yang tidak boleh menistakan, melecehkan, atau menodai nilai agama.

Sementara musisi bernama John Lano dengan tegas menokak RUU termaksud. “RUU ini non-sense. Karena itu saya tegas mengajak. Batalkan saja RUU ini,” ujar musisi band country rockabilly John and the Jail Story itu.

Harus Terbuka
Meski demikian ada pula musisi yang tidak begitu saja menolak. Mereka menilai ada beberapa hal dalam RUU Permusikan ini yang memiliki sisi positif.

Misalnya soal uji kompetensi yang diatur Pasal 32. Ayat 1 pasal ini menyatakan para pelaku musik harus mengikuti uji kompetensi agar profesinya diakui.

“Jangan takut pada uji kompetensi. Ujian kemampuan itu penting,” kata I Wayan Gde Yudane, komposer musik Bali yang lebih sering tinggal di Selandia Baru.

Menurut Yudane, uji kompetensi bertujuan mengukur kemampuan (skill) dan bukan kreativitas. Meskipun demikian komposer yang karyanya lebih banyak terkenal di luar negeri, termasuk Inggris, Australia, dan Selandia Baru itu menegaskan bahwa uji kompetensi itu harus dilakukan secara terbuka dan sesuai.

“Uji kompetensi untuk musisi pop jangan dilakukan oleh musisi musik klasik,” katanya.

Sebagai musisi yang lebih sering tampil di luar negeri, Yudane mengatakan tidak pernah ditanya apakah dia memiliki sertifikasi kompetensi atau tidak, tetapi menurutnya wajar jika ada yang mau menanyakan kemampuan musisi sebelum memintanya tampil di sebuah pertunjukan.

Untuk Menyejahterakan

Rudolf Dethu, bekas manajer band Superman is Dead yang juga aktif menulis tentang musik, menambahkan rencana lahirnya RUU Permusikan sebenarnya sudah sejak lama. Dethu mengaku sudah mendengarnya sejak Konferensi Musik di Ambon, Maluku, pada tahun lalu.

Ada dua komunitas musik yang aktif mengawal RUU tersebut yaitu Kami Musik Indonesia (KAMI) dan Koalisi Seni Indonesia (KSI). “RUU Permusikan ini niatnya untuk menyejahterakan musisi Indonesia, selain juga mengatur tentang tata kelola,” kata Dethu yang juga anggota KSI.

Jika melihat dalam RUU Permusikan, maka poin tentang upaya penyejahteraan musisi itu tercantum dalam Pasal 37 yaitu, “Pemerintah menetapkan standar minimum honorarium bagi pelaku musik tersertifikasi.”

Adapun poin terkait tata kelola itu mulai dari proses kreasi (Pasal 4), reproduksi (Pasal 8 dan Pasal 9), distribusi (Pasal 10 – 13), hingga konsumsi (Pasal 15 – 19).

Mengacu kepada UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tugas pemerintah dalam UU seharusnya hanya sebagai fasilitator, bukan regulator. “Dulunya pemerintah mau jadi regulator, tetapi atas desakan banyak pihak akhirnya pemerintah hanya sebatas fasilitator,” ujar manajer band rockabilly The Hydrant itu.

Dethu menilai RUU ini berpotensi terlalu jauh mengatur tata kelola musik di Indonesia. Untuk itu, dia menyarankan agar masalah tata kelola permusikan itu dimasukkan dalam UU lain saja.

Penolakan terhadap RUU Permusikan sendiri terus berlangsung secara simultan. Secara nasional sudah terbentuk Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Biduanita Danilla Riyadi atas nama koalisi ini sudah menggagas petisi kepada DPR untuk menolak RUU ini.

Hingga Senin (4/2/19) pukul 19.00 WITA, sudah hampir 120.000 orang menandatangani petisi yang dibuat kurang dari 24 jam sebelumnya tersebut.

Perilisan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang permusikan disambut negatif oleh 267 musisi yang mayoritas bergerak diranah independen.

Mereka membuat kualisi nasional tolak RUU dan mengeluarkan petisi di media social karena menganggap peraturan tersebut merugikan dan mempenjarai kreativitas musisi.

Sederet musisi ternama yang bergerak di ranah independen, seperti Rara Sekar, Danilla Riyadi, Endah N Rhesa, Efek Rumah Kaca, Bonita, Barasuara, Vira Talissa, Petra Sihombing, Nadine Hamizah, Mondo Gascaro, dan lain-lain. Mereka berpendapat kalau pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengesahkan undang-undang tersebut karena berpotensi meresepsi musisi.

Ratusan musisi yang tergabung dalam @koalisinasionaltolakruup menilai naskah RUU Permusikan menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan proses kreasi. Selain itu, RUU permusikan mempunyai pasal yang tumpang tindih dengan beberapa undang-undang lain.

Seperti, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE.

Hal itu disampaikan pada akun instagram @koalisinasionaltolakruup.

Rara Sekar, mantan vokalis grup Banda Neira menyebutkan ada 19 pasal yang bermasalah. Dirinya menyebut tidak adanya kejelasan terkait apa dan siapa yang menjadi target pasal tersebut.

Sementara itu penyanyi solo, Danilla menuturkan kesejahteraan musisi sudah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Hak Cipta.

“Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu; jadi untuk apa lagi RUU Permusikan ini,” ujarnya.

Lalu, mereka berpendapat RUU permusikan mermajinalisasikan musisi independen dan berpihak kepada industry besar. Memaksakan kehendak dan mendeskriminasi karena adanya keharusan uji kompetensi dan sertifikasi musisi.

Petisi penolakan terhadap RUU Permusikan sampai sementara ini telah ditandatangani oleh 114.728 di laman https://www.change.org/p/danilla-riyadi-tolakruupermusikan-dpr-ri

Melihat respon negatif dari ratusan musisi tersebut, mengutip dari Grid.id Anang Hermansyah selaku anggota komisi X DPR RI yang juga ikut andil dalam RUU itu mengatakan kalau undang-undang ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi para musisi.

Dirinya menyebut kalau RUU ini perlu dibuat supaya ada peraturan yang bisa berkelanjutan untuk melindungi para pelaku musik. Namun ketika Anang ditanya terkait isi dari draft tersebut, Anang menyatakan tidak semuanya setuju.

Salah satu pasal yang dianggap bermasalah adalah ketika adanya pembatasan dalam berkarya. Anang menyebutkan kalau hal tersebut perlu didiskusikan kembali.

“Aku juga ga setuju!” tegas Anang.

Dirinya mengatakan juga tidak ingin jika kebebasan berekspresinya dibatasi. Anang mengaku kalau bukan dirinya yang membuat butir tersebut. Materi yang ada dalam RUU tersebut merupakan hasil dari studi yang dikumpulkan tim ahli.

Suami Ashanti tersebut mengtakan kalau pasal-pasal yang dianggap bermasalah oleh para pelaku musik masih bisa dihilangkan. Dirinya menyebut kalau ada kesepakatan dari semua pihak untuk merevisi RUU maka draft tersebut masih bisa diubah.

Anang menganggap kritikan dari para pelaku musik tersebut sangat positif. Namun dirinya juga mengatakan agar para musisi bisa mengatakan apa yang perlu diubah sehingga bisa menjadi masukan yang berguna.

Sumber : Bangkapos.com/jovanka

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *