Lurah Pinangsia Memperbolehkan Mendirikan Bangunan Tanpa IMB, Agar Tertata Dengan Baik Dan Rapi

Jakarta, Perpek Media – Lurah Pinangsia Bing Slamet memberikan kebebasan kepada seluruh wargamya yang ingin membangun tanpa harus mengurus perizinan seperti IMB. Bing slamet beralasan, karena tanah yang berada di wilayahnya hampir seluruhnya masih milik Tuan Tanah bahkan menurut beliau warga tidak dapat memiliki tanah tersebut dikarenakan Bukti surat tanah yang di miliki Tuan Tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang padahal menurut informasi yang di dapat awak media terhadap penjelasan dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan bahwa status tanah itu dapat dimiliki asalkan adanya ikatan Jual beli terlebih dahulu antara si Pembeli dan Pemilik Sertifikat.

Hal tersebut lurah utarakan ketika awak media menyambanginya pada Jumat (20/06/20) terkait adanya kegiatan pembangunan tanpa izin di wilayahnya. Seperti halnya bangunan yg berada di Jalan Pinangsia I yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Bahkan pemilik rumah memberi pesan kepada para pekerjanya agar mengarahkan setiap yang datang untuk menemui Lurah, karena menurutnya Pemilik sudah berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Saat di temui awak media lurah pinangsia Bing Slamet mengakui jika pemilik hanya bantu untuk ZIS (Zakat, Infak dan Sodaqoh) nya saja dan tidak mem back up bangunan tersebut. “Dia bantu ZIS aja ke saya udah” kata Bing Slamet Lurah Pinangsia.

Menurutnya Wilayahnya hanya ingin tertata dengan baik dan bersih. “kalau ada rezeki ya silahkan aja bangun kalau terkait masalah izin pasti tidak keluar yang penting itu wilayah tertata” ujar Bing Slamet.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2005
TENTANG KELURAHAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. Pemberdayaan masyarakat;

c. Pelayanan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Jadi di situ jelas bahwa tidak ada kewenangan Lurah untuk mencampuri kegiatan Bangunan Rumah tinggal yg ada di wilayahnya.

(Aldy/R-ONE)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *