Perkantoran Di Jakarta Utara Dalam Pantauan

Jakarta, Perpek Media – Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara menugaskan lima tim pengawas perkantoran. Penugasan tim merupakan bentuk pengawasan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Gatot Subroto mengatakan, sebanyak lima tim yang masing-masing tim berisi empat petugas disebar di seluruh wilayah Jakarta Utara.

Tim ditugaskan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pada perkantoran sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Untuk saat ini kami memiliki 20 petugas yang dibagi dalam lima tim untuk mengawasi protokol kesehatan di perkantoran,” kata Gatot saat dikonfirmasi, Senin (14/9/20)

Dipastikannya, tim akan mengawasi protokol kesehatan perkantoran seperti 25 persen kapasitas pegawai di luar 11 sektor esensial dan 50 persen kapasitas pegawai yang masuk dalam kategori 11 sektor esensial.

“Untuk pegawainya wajib menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak),” ungkapnya.

Sanksi pun ditegaskan akan diterapkan bagi pemilik perkantoran yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi yang dikenakan mulai dari penutupan sementara, denda maksimal senilai Rp 150 juta hingga pencabutan izin usaha.

“Sanksi akan kami kenakan secara tegas apabila ada perkantoran yang melanggar protokol kesehatan selama PSBB ini,” tegasnya. (Anthony)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *