RUU Cipta Kerja, Tetap Disahkan Walau Ditolak Buruh

Oleh: Lilis Suryani

Jakarta, Perpek Media – Pengesahan RUU Cipta kerja yang terkesan tergesa-gesa, menimbulkan reaksi luarbiasa bagi para buruh di seluruh indonesia.

Bagaimana tidak, ketok palu dilaksanakan tengah malam di saat sebagian besar rakyat tengah tidur terlelap. Kontan saja keesokan harinya, buruh dibuat kaget hingga memutuskan untuk melakukan aksi demo dan turun ke jalan.

Aksi ini diikuti  oleh para mahasiswa. Hampir semua jalan-jalan protokol di berbagai daerah pada hari Selasa itu macet total, akibat aksi buruh ini.

DPR yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi rakyat kini tidak tahu lagi berperan untuk siapa. Karena rakyat khususnya buruh telah jelas menolak RUU Cipta Kerja ini semenjak diwacanakan oleh pemerintah. Namun ternyata proses pengesahan tetap berjalan di belakang layar.

Walaupun benar, salah satu fungsi legislasi DPR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 adalah menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Namun seharusnya DPR tetap memperhatikan aspirasi rakyat, bukankah untuk itu para wakil rakyat ini duduk sebagai anggota DPR.

Saat jalannya rapat, Fraksi Partai Demokrat melakukan walk out di sidang paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang ini. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, memandang bahwa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut.

“Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walk out,” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) dikutip dari Suara.com.

Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat II pada RUU Cipta Kerja harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun masih ada dua fraksi yang menolak, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sulit untuk menepis kemungkinan, bahwa pengesahan RUU yang dipaksakan ini adalah demi memuluskan kepentingan kaum kapitalis dan investasi asing.

Karena banyak pasal di dalam RUU yang sudah disahkan menjadi Undang -undang ini menuai polemik dan kontroversi.

Selain dinilai merugikan buruh dan pekerja, juga salah satu nya adalah lebih memihak investor asing dan tenaga kerja asing.

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat,” bunyi Pasal 42 UU Cipta Kerja.

Kemudahan lainnya bagi masuknya TKA yakni dihapusnya pasal 43 UU Ketenagakerjaan. Sebelumnya di pasal tersebut, RPTKA sekurang-kurangnya memuat keterangan alasan penggunaan TKA, jabatan TKA di perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan WNI sebagai pendamping.

Sistem demokrasi yang diadopsi negeri ini ternyata tak kunjung bisa mensejahterkan rakyat. Walaupun, kita sering mendengar slogan indah demokrasi.

Namun, faktanya slogan itu yang hanya indah dalam statemen dan tulisan, tetapi menjadi ilusi karena tidak pernah hadir dalam kenyataan.

Slogan tersebut dipropagandakan secara massif kepada publik, dengan harapan agar masyarakat mau menerima dan meyakini demokrasi sebagai sistem politik yang layak bahkan harus diterapkan.

Di antara slogan palsu demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Slogan tersebut merupakan manifestasi dari intisari demokrasi, yakni kedaulatan rakyat.

Melalui slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, para propagandis demokrasi terus meyakinkan publik bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang akan mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat.

Mereka berdalih, kedaulatan rakyat artinya memberikan kuasa kepada rakyat untuk merumuskan hukum dan perundangan sehingga hukum yang dibuat pasti sesuai dengan harapan masyarakat.

Padahal dalam hal merumuskan undang-undang, realitanya tidak mungkin seluruh rakyat terlibat. Lazimnya, pengesahan suatu undang-undang (UU) merupakan hasil usulan dari Presiden atau anggota DPR yang kemudian dibahas dan disahkan di Parlemen.

Artinya, yang memiliki peran dalam menyusun dan mengesahkan UU hanyalah segelintir orang yang mengklaim sebagai wakil rakyat. Seperti yang sedang terjadi pada RUU Ciota Kerja yang telah sah menjadi Undang – undang.

Anggota dewan di Parlemen sejatinya bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil partai politik (parpol), karena mereka dicalonkan oleh parpol, kemudian rakyat “dipaksa” memilih calon yang ada. Proses pembuatan UU yang hanya melibatkan elit terbatas ini rentan ditunggangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan para pemilik modal. Jadi semacam simbiosis mutualisme.

Elit politik membutuhkan modal (finansial), sementara pemilik modal memerlukan akses, perizinan dan konsesi. Jadi, statemen bahwa hukum dalam demokrasi pasti sesuai dengan kehendak rakyat adalah ilusi alias mitos yang sulit terealisasi dalam kenyataan. Faktanya, yang mengendalikan elit politik adalah kekuatan pemilik modal atau para kapitalis.

Untuk itu, sebagai umat muslim seharusnya kita kembali kepada apa yang telah Allah dan Rasulallah perintahkan. Sudah saatnya umat, buruh dan pekerja, serta partai politik Islam mengevaluasi orientasi dan arah perjuangan. Penolakan terhadap RUU serta seruan perubahan seharusnya bukan pada lingkup itu saja, karrna hany akan mebghasilkan solysi yang parsial saja.

Sejatinya, seruan perubahan haruslah revolueioner, artinya mendasar dan menyeluruh. Perubahan seperti ini hanya akan diraih ketika syariat Islam ditetapkan. Karena Islam telah mempunyai konsep yang lengkap mengenai tatanan sosial dan politik tersendiri yang dapat membangun peradaban manusia. Hal ini sudah terbukti secara historis dan empiris.

Untuk itu, dakwah yang dilakukan oleh umat Islam saat ini hendaknya bukan lagi untuk menempatkan tokoh-tokoh Islam menjadi anggota dewan, kepala daerah ataupun presiden di dalam sistem demokrasi sekular.

Umat, gerakan dan partai politik Islam seharusnya fokus mendakwahkan Islam agar dapat diterima oleh berbagai kalangan sehingga mereka mendukung penerapan syariah Islam secara komprehensif.

Jika seruan kepada islam ini dilakukan oleh berbagai kalangan, In syaa Allah pertolongan Alloh akan semakin cepat untuk kebaikan bangsa ini. Wallohua’lam.[GF/RIN]

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *