Jebakan UMKM: Hasil Kolaborasi Kapitalisme dan Demokrasi

Oleh: Retno Purwaningtias, S.IP

Medan, Perpek Media – Pandemi covid 19 sangat berdampak pada pembangunan sektor ekonomi. Maka dari itu pemerintah telah menyiapkan solusi untuk menangani masalah tersebut, yaitu mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga upaya pemulihan sektor ekonomi melalui UMKM menjadi isu nasional hari ini.

Tak heran bila para kandidat yang berkontestasi pada Pilkada bersaing menjual jajanan—UMKM—ini dalam setiap kampanye. Nyaris semua daerah pasti mengkampanyekan peningkatan UMKM dan startup bisnis milenial sebagai jalan keluar untuk memulihkan permasalahan ekonomi, termasuk Medan. (Disampaikan oleh Doli M. Jafar Dalimunthe, pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU), dalam analisadaily.com, 13 Oktober 2020).

Namun sayangnya janji hanya tinggal janji. Apa yang pernah diucap akan sulit direalisasi. Pelejitan potensi UMKM di kota Medan dinilai oleh pengamat belum ditangani secara serius. Buktinya proses pengembangan UMKM masih jalan di tempat dan berkutat pada masalah-masalah klasik, seperti akses permodalan, kreatifitas, kualitas produk dan masalah SDM yang tidak memiliki keterampilan.

Kucuran dana APBD untuk meningkatkan skill para pelaku UMKM dengan pengadaan program pelatihan hanya cenderung formalitas–yang penting ada. Tidak kreatif dan langkah yang ditempuh adalah langkah yang sama. Masalah ini menjadi problematika tahunan dan selalu dimanfaatkan oleh para kandidat pejabat daerah untuk jargon-jargon kampanye mereka. (Doli M. Jafar Dalimunthe, analisadaily.com, 13 Oktober 2020).

Seperti yang pernah dilansir waspada.co.id pada Februari lalu di rapat anggota dewan untuk membahas masalah ini. Anggota Komisi III DPRD Medan, Rudiawan Sitorus, mengatakan bahwa perjuangan UMKM di Kota Medan untuk tetap bertahan dan bersaing dengan pemilik modal besar cukup memprihatinkan. Bahkan demi keberlangsungan usaha, tak sedikit pelaku UMKM menempuh jalan pintas dalam memperoleh permodalan, misalnya meminjam uang dari rentenir. Sementara keberadaan koperasi di Kota Medan yang mengatasnamakan koperasi tetap pada aktivitas ribawinya. (waspada.co.id, 04/02/2020).

“Pemerintah memaksa masyarakat untuk berwirausaha, tetapi pemerintah tidak membantu dalam hal pemasarannya. Malah menggunakan produk-produk seperti kue buatan Mayjestik seperti yang terjadi pada rapat hari ini.” (Rudiawan Sitorus, waspada.co.id, 04/02/2020).

Pemerintah tidak pernah peduli dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Menjadikan UMKM sebagai pertahanan terakhir untuk menghadapi krisis ekonomi namun tidak pernah tuntas membantu para pelaku UMKM dalam menghadapi masalah-masalah di lapangan.

Begitulah kolaborasi yang dihasilkan dari sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi. Kolaborasi keduanya seolah-olah dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan ekonomi dengan menghadirkan UMKM, padahal hanya menghasilkan solusi parsial rentan tambal sulam.

Orientasi kapitalisme adalah mencari keuntungan dalam ekonomi pasar, sehingga para pemilik modal besar hanya akan berupaya bagaimana caranya meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak peduli dengan pelaku usaha kecil—UMKM. Seperti halnya hukum rimba, siapa yang paling kuat, maka dialah yang berkuasa. Begitu pula dalam sistem kapitalisme, siapa yang memiliki modal paling banyak, maka ia yang dapat menguasai pasar ekonomi dan tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Sedangkan orientasi rezim demokrasi mau tidak mau menyokong para pemilik modal besar namun selalu menampilkan wajah manisnya pada rakyat kecil.

Menghadirkan UMKM dalam sistem kapitalis hanya akan membuat pemerintah berpihak kepada para konglomerat, sebab pertumbuhan yang tinggi dengan mudah dapat dicapai dengan jalan ekonomi konglomerasi dan akan sulit atau lambat jika ditempuh dengan mengandalkan ekonomi kecil dan menengah—seperti UMKM. Maka jangan heran bila yang terjadi adalah ketidaksolidan antara hati nurani dengan sistem yang dijalankan. UMKM hanya dapat menghasilkan solusi setengah-setengah dalam mengatasi masalah ekonomi.

Hal ini karena kapitalisme memandang permasalahan ekonomi hanya terletak pada kelangkaan barang dan jasa, sehingga solusi pemikiran untuk memecahkan problematika ekonomi adalah dengan jalan menitikberatkan pada aspek produksi dan pertumbuhan. Asal dalam menggerakkan UMKM tanpa peduli dengan kesejahteraan rakyat.

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, problematika ekonomi yang utama adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara, walaupun pertumbuhan dan produksi barang dan jasa tinggi, namun bila ada warga negara yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, berarti ekonomi negara tersebut berada dalam masalah.

Sistem islam sangat jelas berpijak pada orientasi ruhiyah tanpa meninggalkan sifat-sifat duniawi. Perjalanan sistem ekonomi berorientasi semata-mata riayah kepada rakyat dalam pemenuhan segala kebutuhan primer. Maka bentuk yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah dengan memastikan adanya lapangan pekerjaan yang didapatkan oleh rakyatnya atau kaum adam, baik dalam hal perdagangan, pertanian maupun industri. Murni dari negara kepada rakyat tanpa ada embel-embel pemanfaatan yang dilakukan negara untuk para pemilik modal.

“Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga.” (HR. Muslim).

Wallahu’alam Bisshowwab.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *