Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat Salurkan Bansos

Jakarta, Perpek Media – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan sosial guna mengurangi dampak pandemi COVID-19. Pemerintah Pusat menyediakan tiga jenis program bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Penyaluran bantuan sosial se-Indonesia ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara simbolis di Istana Negara, dan dihadiri secara virtual oleh seluruh Gubernur dari 34 Provinsi di Indonesia, pada Senin (4/1). Penyerahan bantuan sosial di Balai Kota Jakarta turut dihadiri oleh 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan masing-masing penerima bantuan diwakili oleh 8 KPM.  

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa dampak pandemi ini mengakibatkan masalah ekonomi. Sehingga, kehadiran negara untuk mengurangi dampaknya akan sangat dibutuhkan.

“Jadi, banyak sekali dampak pandemi membuat kegiatan ekonomi kita turun, otomatis pendapatan di keluarga turun. Bagi keluarga yang tak punya tabungan, membuat menurunnya kualitas hidup, konsumsi turun dan kesejahteraan menurun. Pada kondisi seperti ini, Pemerintah turun tangan mengisi ruang yang biasanya kita isi sendiri. Itu sebabnya, ada berbagai bansos, harapannya mengurangi beban keluarga yang terdampak berat dari krisis ini,” jelas Gubernur Anies di Balai Kota Jakarta.

Gubernur Anies juga mengingatkan kembali pesan dari Presiden Joko Widodo agar bantuan sosial yang diberikan lebih diprioritaskan pada kebutuhan bersama seluruh anggota keluarga, sehingga bantuan sosial yang didapat bisa dimanfaatkan secara bijak dan tepat guna. “Pesan saya menggarisbawahi pesan Presiden, bansos ini dimanfaatkan dengan bijak dan tepat, ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pesan buat Bapak-Bapak, jangan beli rokok. Jadi, pemanfaatannya diprioritaskan untuk seluruh keluarga,” pesannya.

Selain itu, Gubernur Anies juga menyarankan agar selain mendapatkan bantuan, keluarga yang terdampak berat dari pandemi COVID-19 juga memanfaatkan beragam kemudahan akses kewirausahaan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta memiliki program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di mana program ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan swasta dan komunitas di dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha masyarakat DKI Jakarta. Sehingga, dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan fasilitas kewirausahaan, peningkatan kapasitas wirausaha, penguatan kelembagaan dan monitoring serta evaluasi.

“Sambil ini (bansos) berjalan, saya berharap Ibu/Bapak memanfaatkan untuk kegiatan wirausaha. Di DKI, ada program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), kita berharap sembari mendapat bantuan juga mencari peluang baru dengan meningkatkan pendapatan kita. Misalnya, produksi masker di masa pandemi ini naik. Ada peluang baru yang dulu tak ada dan sekarang malah menguntungkan. Manfaatkan peluang dan kesempatan yang ada di sekitar Bapak/Ibu sekalian,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah, menjelaskan proses penyaluran tiga jenis bantuan sosial yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), penyalurannya akan dilakukan melalui rekening BNI. Bantuan PKH ini akan disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober 2021.

Untuk PKH, akan menyasar sejumlah kelompok, seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Besar bantuan di setiap keluarga bervarisasi sesuai dengan kelompok sasaran penerima bantuan yang dimiliki, setiap keluarga maksimal 4 kelompok sasaran. “Pemprov DKI Jakarta juga memiliki bantuan serupa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak sekolah, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD,” ujar Irmansyah.

Sedangkan, untuk Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KPM akan mendapatkan bantuan senilai Rp 200.000,- per bulan per KK. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui BNI, mulai Januari s.d Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong.

Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST). Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021.

Di Provinsi DKI Jakarta, terkait mekanisme penyaluran, BST yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, sementara yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT. Bank DKI. Irmansyah menekankan, BST ini tidak dapat diberikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Data penerima BST 2021 yang bersumber dari APBN akan ditetapkan oleh Dirjen PFM Kemensos RI, sedangkan data yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya. (*)

Mungkin Anda Menyukai

Satu tanggapan untuk “Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat Salurkan Bansos

  1. Pembagian bantuan sosial bagi saya belum merata,karena banyak pula yg kemarinan namanya ada skrg tidak ada.misalnya seperti di lingkungan yg dipercaya RT atau RW setempat masih ada yg pilah pilih dalam mencatat nama warga yg akan dapat bantuan,malahan yg benar2 layak bisa dapat sedangkan yg benar2 butuh dan terdampak pandemi ga merasakan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *