Jakarta, Perpek Media – Sejumlah menteri mengatakan bahwa anggaran yang sedianya untuk buka puasa bersama dapat lebih memberi manfaat apabila diwujudkan dalam bentuk bantuan bagi yang memerlukan. Bantuan dimaksud misalnya dalam bentuk kebutuhan pokok atau santunan. Hal ini dinyatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat memberi keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Terkait pelarangan buka puasa bersama di kalangan pejabat ASN, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpendapat, akan lebih bagus apabila buka puasa bersama tidak dapat dilakukan tetapi diganti alternatif untuk membantu fakir miskin. Ia menampik tudingan atau stigma bahwa pemerintah anti-Islam.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan apartur sipil negara selama Ramadhan tahun ini. Arahan ini tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38 dan mulai berlaku 23 Maret telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Setelah terbit edaran yang melarang para menteri dan kepala lembaga untuk menggelar buka puasa bersama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan edaran serupa. Dalam edaran yang bertanggal 24 Maret 2023 ini, gubernur serta bupati/wali kota diminta meniadakan kegiatan buka puasa bersama sepanjang bulan Ramadhan 1444 Hijriah bagi seluruh perangkat daerah dan pegawai di instansi perangkat daerah.
Dalam surat tertulis alasan kebijakan ini yakni karena sekarang penanganan Covid-19 dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi sehingga perlu kehati-hatian.
