Aktivis Muslimah, Sindi : Pupuk Subsidi Langka, Petani dan Rakyat Ikut Merana ?

“Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu, orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman.”

Perpek Media – Begitulah penggalan lirik lagu kolam susu milik grup musik Koes Plus yang menggambarkan betapa luar biasanya keadaan alam negeri kita tercinta ini yaitu Indonesia. Namun, apakah kekayaan alam dan kesuburan tanahnya dapat kita nikmati sebagaimana harusnya? Orang bilang tongkat kayu batu bisa jadi tanaman, akan tetapi sekarang pupuk sulit didapatkan. Di tengah negara subur dan kaya makmur pangan juga didapatkan dengan harga yang mahal. Beginilah nasib kita di negeri tercinta “Indonesia”.

Perbedaan alokasi dan realisasi kontrak pupuk subsidi antara Kementrian Pertanian dan PT. Pupuk Indonesia disoroti Komisi IV DPR. Mereka menduga kondisi tersebut menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi (cnnindonesia.com, 30/8/2023)

Menurut Komisi IV DPR kelangkaan pupuk bersubsidi diakibatkan adanya perbedaan antara alokasi dan realisasi. Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 7.8 juta ton dan dalam kontrak Daftar Isian Pelaksaan Anggaran dengan pupuk Indonesia hanya sebanyak 6.68 juta ton. Ternyata dikutip dari cnnindonesia.com pada 30 Agustus 2023, dana anggaran Kementerian Pertanian untuk merealisasikan pupuk bersubsidi hanya cukup untuk 6.68 juta ton pupuk saja.

Dengan terjadinya perbedaan terhadap realisasi dari yang seharusnya, mengakibatkan kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kelangkaan ditengah-tengah para petani. Seharusnya penyediaan pupuk tidak bisa dipisahkan dari kebijakan ekonomi yang dapat memungkinkan adanya monopoli perusahaan yang memiliki modal besar. Di mana harga dapat berubah tidak hanya dengan berubahnya nominal, tetapi berubahnya harga karena keinginan sang pemilik modal.

Hal tersebut suatu persoalan yang bisa saja dengan mudah terjadi ketika kita menggunakan sistem kapitalisme, di mana para kapital berlomba-lomba dan berbondong-bondong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang sesuai dengan keinginan mereka. Tanpa berpikir apakah keuntungan yang mereka dapatkan merupakan hal yang wajar atau malah memberatkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Alhasil tidak dapat dipungkiri apabila bahan pokok saat ini memiliki harga yang selalu melambung tinggi, hal ini diakibatkan dari ketersediaan pupuk bersubsidi yang sulit dijumpai. Pupuk yang tidak sulit dijumpai juga memiliki harga yang tinggi, karena itu para petani bingung dengan keadaan yang harus mereka hadapi. Sering kali, keuntungan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan.

Hal tersebut kalau masih ada ketersediaan pupuk, bagaimana kalau pupuk sama sekali tidak tersedia di tengah-tengah masyarakat. Tentunya akan menimbulkan permasalahan yang lebih parah dengan permasalahan yang ada.

Pertanian dalam Islam

Berbanding terbalik dengan Islam, Khilafah atau negara Islam akan mengurus para petani sesuai dengan syariat Islam bukan seperti kapitalisme yang sering menghadirkan paradigma monopoli. Islam turut memberikan perhatian yang besar dalam bidang pertanian, karena bidang pertanian ini sangatlah dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia maupun hewan dalam memenuhi kebutuhan perut.

Islam memberikan dorongan yang besar untuk bertani dan berladang. Maka Khilafah wajib memenuhi dan bertanggung jawab atas kebutuhan pangan individu dan masyarakat yang di dalam naungan ke Khilafahan. Khilafah juga akan bertanggung jawab dalam produksi pertanian agar berjalan dengan maksimal.

Hal tersebut dapat direalisasikan dengan cara memaksimalkan lahan pertanian serta memberikan bantuan modal yang dapat membangun infrastruktur pendukung pertanian. Tidak hanya sampai di situ Khilafah juga akan memberikan dan menyediakan subsidi pupuk gratis kepada para petani, agar dapat mengelola lahannya dengan maksimal.

Dalam sistem pemerintahan Islam, urusan pertanian akan masuk ke dalam departemen kemaslahatan umat biro pertanian. Khalifah juga akan memastikan para pejabatnya merupakan orang-orang yang amanah, sehingga tidak terjadi yang namanya kecurangan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini.

Biro pertanian juga akan mencatat siapa saja yang membutuhkan pupuk subsidi, seproton agar tidak salah sasaran. Semua yang dilakukan semata-mata untuk melayani urusan rakyat, bukan mencari keuntungan untuk memperkaya diri. Sebab Rasulullah saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (h.r. Al-Bukhari).

Hal ini hanya dapat dirasakan apabila kita menggunakan sistem syariat Islam di bawah naungan Khilafah. Kesejahteraan serta ke mana dan kenyamanan tersebut dapat dirasakan dan telah terbukti dengan berdirinya negara Islam hingga 13 abad lamanya. Wallahualam bissawab.

*Oleh Sindi Laras Wari (Aktivis Muslimah)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *